Konsekuensi Demokrasi

Sebuah pertanyaan dalam benakku yang belum terjawab dengan memuaskan hingga saat ini adalah: bagaimana kah sistem demokrasi saat ini bisa melahirkan pemimpin yang baik dan kompeten?

Mengapa ku katakan belum terjawab? Bukankah pertanyaan ini terdengar sederhana saja? Bukankah kajian semacam ini harusnya sudah menjamur sejak dahulu kala?

Ya, harusnya demikian. Namun setidaknya bagi orang awam sepertiku, jawabannya belum ketemu dengan jelas. Atau, lebih tepatnya, aku belum benar-benar puas. Jadi, kalau ada teman-teman yang memiliki alternatif jawaban—sebab ku tahu jawabannya mungkin tak pasti dan tak satu—silakan sampaikan idenya ya.

Jadi begini ceritanya.

Mengapa saya masih agak bingung, dan pesimis pula dengan sistem demokrasi—setidaknya yang kita jalankan sekarang? Pesimis bahwa kita akan mampu memiliki kepemimpinan yang baik dan kompeten secara massif.

Pertama, sistem demokrasi kita menggunakan pemilihan langsung untuk pimpinan tinggi dan perwakilan. Yang memilih adalah rakyat, one person one vote. Semua orang sama di bilik pemilihan. Padahal, tak semua orang pola pikirnya setara. Tak semua orang punya akses pengenalan yang sama kepada calon yang dipilih. Kita tentu yakin bahwa seorang calon presiden, tak mungkin pernah bertemu dan dikenal secara mendalam oleh seluruh rakyat pemilih. Bertemu saja belum semua pernah, apalagi mengenal. Lalu bagaimana seseorang terpilih? Ya dia harus dikenal. Atau lebih tepatnya, terkenal.

Ya, keterkenalan adalah kunci. Tak realistis kita saat ini mengharapkan tiap orang mencari tahu secara aktif siapa saja calon pemimpin mereka. Maka orang memilih orang yang tanpa mereka cari, hadir dalam pikiran mereka. Bagaimana caranya? Ya melalui media. Mulai dari televisi, berita, balho, iklan, dan lain sebagainya. Karena harus hadir, di tengah gempuran informasi lain, maka suka tak suka, harus dibuat menarik perhatian. Unik. Persis seperti produk yang belomba-lomba memenangkan mindshare di benak calon pelanggannya.

Sampai di sini, satu hal yang sering berulang adalah kata: terkenal. Ya, tak penting yang lain, ia harus terkenal. Maka jadilah kita sudah sering melihat, dari waktu ke waktu, para selebritis terpilih sebagai politisi, tanpa kita paham kapabilitasnya.

Ah, ini dia. Kata yang lebih penting namun jarang muncul adalah kapabilitas. Ya, memang ada sebagian orang yang terkenal sebab kapabilitasnya. Namun sungguh banyak pula yang tak punya kapabilitas dan terkenal. Masalahnya, keterkenalan adalah kunci. Tak masalah apakah ia memiliki kapabilitas atau tidak.

Sementara itu, jika kita lihat di organisasi yang lingkupnya lebih kecil seperti perusahaan saja, rasa-rasanya tak ada orang yang terpilih menjadi direksi disebabkan keterkenalannya. Kapabilitas dulu. Dan benar-benar itu dulu. Jika pun ia populer, itu bonus. Maka kita sekarang kerap melihat perusahaan nan besar, sustain, tanpa pernah mengenal siapa direktur utamanya. Tak pernah ada perusahaan mengambil kriteria keterkenalan sebagai syarat utama. Jika pun ada, mungkin mereka tak bertahan lama.

Kedua, sisi lainnya nih. Jika kita menghendaki orang yang kapabel terpilih, masalahnya adalah, tak semua orang yang kapabel terkenal dan menarik bagi para pemilih. Maka jika kita menginginkan orang yang kapabel sebagai pemimpin, kita perlu membuatnya terkenal. Bagaimana caranya? Ya dengan mempopulerkannya. Tantangannya, di level kota hingga negara, membuat orang terkenal jelas perlu biaya. Siapa yang mau membiayai? Yang punya uang. Pertanyaannya, siapa yang punya uang amat banyak, dan bersedia mempopulerkan seseorang? Jika bersedia, apakah ia kan ikhlas membiarkan orang ini bekerja? Rasanya sulit terbayang. Yang mengeluarkan biaya besar, tentu mengharapkan sesuatu. Dan ketika orang yang aslinya kapabel ini sudah dibiayai, ia tiba-tiba terikat, dan tak mudah menunjukkan kapabilitasnya, disebabkan kekangan pemodalnya.

Dua kegundahan ini belum termasuk kegundahan lain soal definisi dan kriteria kapabilitas itu sendiri. Calon pemimpin seperti apa yang layak untuk duduk di kepemimpinan tiap level? Apakah seorang pengusaha kapabel untuk jadi walikota? Jika ya, apakah semua jenis pengusaha atau ada skala tertentu?

Mengapa pertanyaan ini muncul? Ya logika sederhana saja. Tak pernah sebuah organisasi dalam lingkup yang lebih kecil semisal perusahaan memilih seorang direktur dari kandidat para supervisor. Kandidat direktur pastilah datang dari level tepat di bawahnya. Sehebat apapun sang supervisor di posisinya, ia masih perlu meningkatkan kapabilitasnya beberapa tahap lagi baru bisa masuk dalam bursa calon direktur.

Maka aku pun bertanya-tanya, bagaimana seorang penyanyi tanpa latar belakang politik tetiba menjadi anggota legislatif? Bagaimana pengusaha martabak berusia muda hendak dicalonkan menjadi walikota? Jika pun seorang pengusaha prospektif sebagai walikota, seperti apa kah profil CV nya? Jika bukan dari pengusaha, dari dari birokrat, pengalaman minimal seperti apakah yang layak? Atau jika bukan keduanya, melainkan dari pemimpin organisasi sosial, organisasi dalam skala apakah? Sebab rasanya pemimpin komunitas berbentuk WA grup tentu berbeda skala dengan komunitas yang telah memiliki sekolah, koperasi, dan rumah sakit.

Tapi kita simpan sejenak dulu persoalan kapabilitas ini untuk lain waktu. Kita asumsikan saja yang kapabel itu ada. Dan kita hendak memilihnya. Bagaimana caranya? Bagaimana itu bisa terjadi?

Sepertinya ada konsekuensi dari harapan ini. Konsekuensi dari sistem demokrasi seperti ini.

Pertama, karena kita perlu memilih yang kapabel, maka kita perlu membiasakan diri untuk melihat seseorang melampaui apa yang tampak di permukaan, di media, di baliho. Anggaplah sudah ada yang kapabel dan ia mulai tampak di berbagai media. Kita mesti mencermati isi pikirannya, kedalaman karakternya, yang memungkinkan kita memprediksi kemampuannya. Ini sungguh tak mudah, sebab pikiran kita sungguh begitu mudah terperdaya oleh apa yang tampak. Masuk gorong-gorong dan mengatur lalu lintas kita katakan keren, padahal itu seharusnya bukan kriteria utama memilih seorang walikota atau gubernur. Perusahaan tak pernah memilih direksi dengan alasan ia sering mengatur parkir di kantor—meskipun tak masalah jika ia melakukannya sesekali.

Hal ini berimplikasi pada konsekuensi kedua. Kita, para pemilih, harus terlatih untuk berpikir kritis. Mengkritisi pemikiran calon pemimpin yang disediakan di berbagai media yang bisa diakses. Kita tak boleh terima begitu saja apa yang disodorkan pada kita. Kita perlu memiliki standar pikiran kita sendiri. Kita masuk ke kedalaman idenya, dirinya.

Ini sungguh menantang, dan sungguh advance. Sebab untuk bisa melakukan hal ini kita perlu memiliki konsekuensi yang ketiga. Yakni, kita paham betul kriteria pemimpin kita perlukan. Kita harus literate betul dengan apa kapabilitas yang seharusnya dimiliki oleh walikota, gubernur, anggota legislatif, presiden. Ini sungguh kompleks. Sebab pemimpin yang kita perlukan untuk memimpin masa depan, tak bisa kita pilih dengan kriteria masa lalu. Artinya, kita perlu berpikir mendalam, masa depan seperti apa yang akan kita hadapi, dan konsekuensinya, pemimpin seperti apa yang kita perlukan?

Nah, dari konsekuensi ketiga ini, muncul konsekuensi keempat, yaitu kita mesti amat terdidik. Terdidik berpikir krits. Terdidik berpikir mandiri. Terdidik berpikir panjang. Sebab begini. Ketika kita tak berpikir kritis dan mendalam, maka pemimpin yang akan kita pilih adalah yang terkenal. Dan bagaimana mereka akan terkenal? Dengan mengajukan hal-hal yang mudah membuat mereka dikenal. Waktu 5 tahun untuk sebuah jabatan politik sungguh amat singkat. Di lingkup organisasi yang lebih kecil saja, 5 tahun adalah waktu yang pendek untuk membangun sesuatu dalam jangka panjang. Maka para calon itu hanya akan menawarkan sesuatu yang bisa mereka kerjakan dan terlihat dalam jangka pendek. Sebab yang perlu waktu panjang, tak menarik, dan tak membuat mereka terkenal. Lima tahun pun tak murni. Sebab di tahun ketiga mereka sudah harus kampanye lagi untuk periode kedua, sehingga tak sungguh-sungguh bekerja. Jadi kalau kini kita hidup di negeri yang rabun jauh, yang bikin sesuatu seadanya asal tampak indah di depan tapi rapuh di belakang, ya itu karena kita sendiri yang rabun jauh. Kita sendiri yang maunya melihat hasil sekarang. Kita tak sabar melihat hasil yang baru akan terjadi 10 tahun mendatang.

Lihatlah bagaimana kota bersolek ketika terpilih walikota baru. Trotoar dibangun. Dan dalam waktu kurang dari setahun ia sudah rusak lagi. Mengapa? Ya kualitas rendah. Yang penting jadi. Yang penting kelihatan keren dulu. Jalan tol yang penting jadi, meski kala dipakai masih jauh dari nyaman. Kurikulum berganti yang menghendaki guru mengajar dengan cara berbeda, tapi yang diurus buku dulu. Sebab buku itu lebih mudah diganti daripada membangun kompetensi guru. Mengganti trotoar itu lebih mudah daripada membangun kebiasaan jalan kaki yang akan membuat trotoar lebih awet (cepat rusak karena dilalui sepeda motor dan dijadikan parkir mobil).

Konsekuensi keempat ini sungguh menghendaki kita untuk meninjau ulang masyarakat seperti apa yang ingin kita tinggali, dan kita wariskan pada generasi mendatang. Kita sungguh perlu mendidik diri, sebab tak realistis lagi mengandalkan didikan orang lain.

Di titik ini, semuanya bermuara pada diri sendiri. Dan aku masih belum puas. Sebab konsekuensi demokrasi ini sebuah keniscayaan bagi sistem yang ada saat ini. Jika kita tak mungkin mengubah sistem—atau lebih tepatnya, belum menemukan sistem baru yang lebih baik—maka konsekuensi inilah yang perlu kita jalani.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>