Kepemimpinan Berkelanjutan

Banjir Jakarta terjadi lagi. Dan pengalaman saya sejak banjir besar 2002, tahun ini menurut saya paling parah. Sebab, tidak saja wilayahnya meluas, tapi ia terjadi berkali-kali. Lalu ada yang menyalahkan pemimpin Jakarta kini. Ada pula yang membelanya. Bagi saya, keduanya sungguh tak manfaat.

Apa pasal?

Satu sisi, argumen bahwa pemimpin sekarang ini baru menjabat 2 tahun maka belum bisa menyelesaikan masalah tentu valid. Sisi lain, pandangan yang menyalahkan ya bisa dimaklumi, sebab mengatasi banjir memang selalu menjadi janji kampanye calon pemimpin, padahal banjir bukanlah sesuatu yang ada di dalam kendali seorang gubernur. Ia masalah kompleks yang melibatkan banyak pihak.

Kepemimpinan adalah kerja kolektif. Ia bukan kerja 1-2 orang. Ia kerja banyak orang dari lapisan bawah hingga atas. Pemimpin terpilih seperti gubernur bukanlah manusia super. Tanpa tim yang berkualitas dan solid, tak banyak yang bisa dikerjakan.

Ada hal krusial dalam soal kepemimpinan bangsa yang menurut saya perlu kita cermati. Kepemimpinan, kerap dianggap kerja lepasan belaka. Padahal, jabatan semacam gubernur yang hanya 5 tahun itu, sejatinya amat kurang waktu untuk menyelesaikan kerja-kerja besar. Membangun MRT, misalnya. Desainnya sudah ada sejak 2 periode lalu. Mengapa sampai kini belum jalan juga? Mungkin sebab handover yang kurang mulus.

Pemimpin yang terpilih, tak berkoordinasi dengan baik dengan pemimpin sebelumnya. Lalu kala masa jabatannya selesai pun, ia tak dengan mulus memindahkan estafet kepemimpinan pada pejabat selanjutnya. Jadilah, kerja-kerja besar ini tak pernah selesai. Pun kalau selesai, jadinya tambal sulam dan semrawut.

Coba tengok jembatan layang non tol Kampung Melayu – Tanah Abang. Kami para pengguna jalan ini hanya mendapati jembatan berbiaya mahal itu hanya sekedar memindahkan macet saja. Di depan Mal Ambasador memang ada pengurangan kepadatan. Tapi di depan Citiwalk menuju Tanah Abang, dan pertemuan 3 titik di depan TPU Menteng Pulo, padat.

Kiranya kita perlu mengubah paradigma kepemimpinan. Jika kepemimpinan adalah soal politik nan penuh persaingan, maka kandidat gubernur pastilah akan bertarung dan saling ejek saat kampanye. Padahal, yang terpilih pun tak mungkin bisa kerja sendiri. Ia perlu pemimpin sebelumnya, dan pemimpin setelahnya, yang bisa jadi berbeda afiliasi politik. Mental persaingan ini jelas berbahaya untuk keberlanjutan pembangunan.